admin
SMSI, Bandar Lampung — Pemerintah pusat turun langsung memantau penerapan sistem kerja fleksibel aparatur sipil negara (ASN). Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, melakukan kunjungan kerja ke Kota Bandar Lampung, untuk memastikan kebijakan work from home (WFH) dan work from office (WFO) berjalan tanpa mengganggu pelayanan publik.
Dalam kunjungan tersebut, Wamendagri didampingi Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menyambangi sejumlah titik layanan publik. Mulai dari Mal Pelayanan Publik hingga fasilitas kesehatan, semua dicek untuk memastikan masyarakat tetap mendapat pelayanan yang cepat dan tidak terhambat.
Kebijakan WFH-WFO ini sendiri merupakan bagian dari arahan Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 800 tentang transformasi budaya kerja ASN di daerah. Konsepnya sederhana: kerja lebih fleksibel, tapi layanan ke masyarakat tetap jadi prioritas utama.
“Kami ingin memastikan bahwa penerapan WFH dan WFO berjalan dengan baik, terutama pada sektor pelayanan publik. Pelayanan harus tetap optimal,” tegas Akhmad Wiyagus di sela kunjungan, Jumat (10/4/2026), .
Ia juga menegaskan bahwa kunjungan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari monitoring langsung pemerintah pusat untuk memastikan kebijakan benar-benar berjalan di lapangan.
Dari hasil peninjauan, pelayanan publik di Bandar Lampung terlihat tetap normal. Di Mal Pelayanan Publik, seluruh loket layanan tetap buka seperti biasa, dan masyarakat tetap bisa mengurus berbagai keperluan tanpa kendala berarti.
Tak hanya itu, layanan-layanan penting seperti kesehatan, pemadam kebakaran, hingga unit kedaruratan juga dipastikan tetap siaga penuh dan tidak terdampak oleh sistem kerja fleksibel ASN.
Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, mengaku kunjungan mendadak ini menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah kota.
“Kami berterima kasih atas kunjungan Pak Wamen. Ini menjadi evaluasi untuk kami agar kinerja ASN semakin baik,” ujarnya.
Saat ini, Pemkot Bandar Lampung baru menerapkan sistem WFH sebesar 20 persen bagi ASN. Namun ke depan, kebijakan itu akan terus dievaluasi dan ditingkatkan secara bertahap hingga 50 persen, sesuai arahan pemerintah pusat.
“Insyaallah minggu depan akan kami evaluasi lagi. Targetnya bisa sampai 50 persen,” pungkasnya.***
