admin
SMSI, Bandar Lampung – Pemerintah Kota Bandar Lampung menargetkan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp2,714 triliun atau meningkat sekitar Rp55 miliar dibandingkan APBD 2026. Tambahan anggaran tersebut akan diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan dasar kepada masyarakat.
Target tersebut disampaikan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana saat menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kota Bandar Lampung, Senin, 20 Juli 2026.
Eva mengatakan, penyusunan arah kebijakan anggaran diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung.
Menurutnya, peningkatan target pendapatan tetap harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pemerintah daerah tidak hanya mengejar peningkatan pendapatan, tetapi juga tetap memperhatikan kemampuan masyarakat,” kata Eva.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, Pemkot menetapkan enam prioritas pembangunan, meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, pembangunan infrastruktur perkotaan, penguatan keamanan dan ketertiban, peningkatan pelayanan publik berbasis inovasi, serta pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.
Sektor infrastruktur menjadi salah satu fokus utama pada 2027. Pemkot berencana mempercepat pembangunan dan perbaikan jalan, sistem drainase, pembangunan puskesmas, hingga penambahan sekolah menengah pertama (SMP) untuk meningkatkan akses layanan pendidikan.
Di sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp1,164 triliun. Sumber terbesar berasal dari pajak daerah sebesar Rp975 miliar, disusul retribusi daerah Rp49 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp15 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar lebih dari Rp124 miliar.
Sementara itu, pendapatan transfer diperkirakan mencapai Rp1,550 triliun, terdiri atas transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp1,355 triliun dan transfer antardaerah sekitar Rp195 miliar.
Untuk menjalankan program pembangunan, belanja daerah dirancang sebesar Rp2,725 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk belanja operasional, belanja modal, hingga belanja tidak terduga.
Pemkot juga memproyeksikan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp126 miliar yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dan pinjaman daerah.
Adapun pengeluaran pembiayaan sebesar Rp115 miliar direncanakan untuk penyertaan modal, investasi pemerintah daerah, serta pembayaran pokok utang.Eva berharap pembahasan KUA-PPAS 2027 dapat segera diselesaikan bersama DPRD sehingga seluruh program pembangunan yang telah dirancang dapat segera dipersiapkan dan direalisasikan pada tahun anggaran mendatang. ***
