admin
SMSI, Bandar Lampung — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bandar Lampung menyiapkan sejumlah skema, solusi untuk menjaga stabilitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perikanan tanpa membebani nelayan.
Kepala DKP Kota Bandar Lampung, Ricardo, mengatakan pihaknya telah melakukan peninjauan langsung ke lapangan guna mengidentifikasi penyebab maraknya praktik penjualan hasil tangkapan nelayan di tengah laut tanpa melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
Menurutnya, langkah tersebut penting agar kebijakan yang diambil pemerintah sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
“Setelah kami turun, kami mengetahui bahwa penyebab utamanya adalah faktor ekonomi. Banyak nelayan terdesak oleh kebutuhan keluarga dan beban utang. Fokus kami adalah bagaimana nelayan tetap dapat melaut dengan tenang, sementara PAD tetap terjaga seperti tahun sebelumnya,” ujar Ricardo, Jumat (27/2/2026).
Pemerintah Kota Bandar Lampung menegaskan tidak akan hanya mengedepankan langkah penindakan terhadap praktik penjualan ikan di laut. Sebaliknya, DKP tengah merumuskan pola penataan yang diharapkan mampu menjadi solusi bersama antara pemerintah daerah dan nelayan.
Skema tersebut dirancang untuk menjaga optimalisasi sistem retribusi daerah, sekaligus memberikan ruang bagi nelayan agar tidak merasa terbebani.
“Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara peningkatan PAD dan keberlangsungan usaha nelayan,” pungkasnya.
Pemkot Bandar Lampung optimistis, melalui perbaikan manajemen TPI serta dukungan energi bagi nelayan, sektor perikanan dapat terus menjadi salah satu penopang ekonomi daerah sekaligus sumber PAD yang berkelanjutan.***
