admin
SMSI, Bandar Lampung – Wakil Wali Kota Bandar Lampung, H. Deddy Amarullah, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Bandar Lampung dengan agenda utama pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Bandar Lampung ini dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, anggota DPRD, kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung, serta undangan lainnya.
Agenda Pembicaraan Tingkat I Dalam rapat tersebut terdapat 2 agenda penting pada Pembicaraan Tingkat I- Penyampaian Raperda Perubahan APBD TA 2026 oleh Wali Kota Bandar LampungWali Kota Bandar Lampung menyampaikan pokok-pokok perubahan APBD TA 2026 yang memuat penyesuaian pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sesuai dengan dinamika pembangunan serta kebutuhan masyarakat saat ini.
Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2026.
Seluruh fraksi di DPRD Kota Bandar Lampung menyampaikan pandangan, catatan, dan rekomendasi awal terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2026.
Pemandangan umum ini menjadi dasar untuk pembahasan lebih lanjut di tingkat komisi dan banggar.
Wakil Wali Kota Bandar Lampung, H. Deddy Amarullah, menegaskan bahwa pembahasan perubahan APBD merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan anggaran dapat digunakan secara tepat sasaran dan sesuai prioritas pembangunan.
Wakil Wali Kota Bandar Lampung, H. Deddy Amarullah, menegaskan bahwa pembahasan perubahan APBD merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan anggaran dapat digunakan secara tepat sasaran dan sesuai prioritas pembangunan.
“Perubahan APBD ini kita lakukan agar program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dapat berjalan optimal. Kita ingin memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar bermanfaat dan akuntabel,” ujar H. Deddy Amarullah di sela rapat.
Beliau juga mengapresiasi sinergi yang terjalin antara eksekutif dan legislatif dalam membahas Raperda ini secara demokratis dan konstruktif.
Rapat paripurna ini menjadi tahap awal dari proses pembahasan yang akan dilanjutkan melalui rapat-rapat komisi, badan anggaran, dan akhirnya pengambilan keputusan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Bandar Lampung. ***
